7 Kebijakan yang Jadi Buah Bibir dalam Setahun Pemerintahan Jokowi-JK

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla genap setahun bekerja, lho. Menurut kamu bagaimana kerja pemerintahan Jokowi-JK sampai sekarang ini?

Bisa jadi kamu beranggapan keadaan Indonesia belum bertambah baik atau malah bertambah parah. Coba saja lihat; perekonomian melemah. Barang-barang kebutuhan harganya tambah mahal, sementara gaji atau uang jajan segitu-gitu saja.

Ada juga yang punya anggapan waktu satu tahun itu terlalu singkat untuk jadi tolak ukur kerja presiden. Jokowi bukan Bandung Bondowoso yang bisa membangun seribu candi dalam waktu satu malam. Butuh proses, kesabaran, dan kerja keras untuk membenahi Indonesia.

Kebanyakan poling sih kelihatannya lebih sepakat dengan anggapan yang pertama. Dari hasil poling yang dibuat Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (Kedai Kopi), 54,7 persen menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Persentase yang lebih bagus diberikan oleh Indo Barometer. Dalam poling yang dibuat lembaga ini, responden yang tidak puas adalah 47,3 persen sementara yang cukup puas sekitar 44,8 persen.

Kira-kira kenapa bisa tidak puas begitu ya? Untuk menyegarkan ingatan, ayo kita ingat lagi beberapa kebijakan pemerintah setahun terakhir. Cuma, karena kebijakan pemerintah itu banyak, Nyoozee pilihkan yang lumayan sering jadi bahan pembicaraan.

 

1. Penunjukan Menteri dan Pejabat Negara

foto bersama kabinet

Berfoto bersama para menteri via news.viva.co.id

Sewaktu kampanye dulu, Jokowi berjanji membuat kabinet yang ramping dan profesional. Harapan yang timbul di benak kita adalah kabinet itu diisi oleh figur-figur yang bersih dan mumpuni di bidangnya. Satu lagi, tidak diisi oleh orang-orang partai sebagai bentuk balas jasa di pemilihan lalu.

Tapi ya namanya politik, mau tidak mau terbentur dengan berbagai kepentingan. Isi kabinet Jokowi-JK jadinya pun hasil dari kompromi sana-sini. Banyak orang-orang dari Koalisi Indonesia Hebat, koalisi pengusung pasangan Jokowi-JK yang masuk dalam kabinet. Salah satu menteri yang mengundang reaksi kok-dia-sih adalah Puan Maharani di pos Menko Kesra.

 

2. Pencabutan Subsidi BBM

Antri BBM via poskotanews.com

Antri BBM via poskotanews.com

Bulan madu kita dengan pemerintahan Jokowi benar-benar singkat sekali. Baru sebulan menjabat, pemerintah sudah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Premium dan solar naik dua ribu rupiah menjadi 8500 dan 7500 rupiah.

Subsidi untuk BBM ini menurut pemerintah dialihkan untuk bidang kesejahteraan sosial. Kalau di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ada program bagi-bagi uang yang dinamai Bantuan Langsung Tunai. Nah, di pemerintahan Jokowi-JK uangnya tidak tunai, tapi dalam bentuk kartu. Namanya Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera.

 

3. Pemberlakuan Hukuman Mati kepada Pengedar Narkoba

Doa bersama

Doa bersama untuk Mary Jane, salah satu terpidana mati kasus narkoba via tempo.co

Darurat Narkoba! Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga yang punya wewenang soal penanggulangan narkoba menyebutkan jumlah orang yang mengalami ketergantungan narkoba di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Dalam sehari orang yang meninggal akibat narkoba mencapai 30-50 orang. Itulah yang jadi alasan pemerintah mengeluarkan keputusan tegas menghukum mati para pengedar narkoba kelas kakap.

Gelombang pertama eksekusi mati dilakukan pada bulan April lalu. Tujuh orang warga negara asing dan satu orang warga negara Indonesia menghadapi regu tembak. Dua orang terpidana yakni Mary Janve Veloso asal Filipina dan Sergei Atlaoui ditangguhkan karena proses hukumnya belum selesai.

 

4. Pembakaran & Penenggelaman Kapal Ilegal Nelayan Asing

susi pudjiastuti

Menteri Perikanan dan Kelautan dalam spanduk via beritasatu.com

Salah satu frase yang lumayan unik dari pidato kenegaraan Jokowi sewaktu dilantik adalah soal Indonesia yang terlalu lama memunggungi laut. Memunggungi laut jangan kamu anggap seperti berenang gaya punggung di laut. Memunggungi laut di sini berarti ketidakpedulian Indonesia terhadap sektor maritimnya.

Akibat terlalu lama tidak peduli dengan sektor maritim, hasil-hasil laut Indonesia jadi santapan kapal-kapal nelayan asing. Karena itu pemerintahan Jokowi kemudian mengeluarkan kebijakan yang sangat tegas kepada pelaku-pelaku illegal fishing. Kementerian Perikanan Kelautan bersama TNI Angkatan Laut tidak akan segan-segan membakar dan menenggelamkan kapal-kapal keparat tersebut. Nelayannya tentu saja tidak ikut dibakar. Mereka dipenjara atau dideportasi ke negara asalnya.

 

5. Kisruh KPK Versi Polri

Pengawalan polisi

Mantan Ketua KPK Abraham Samad dikawal polisi via regional.kompas.com

Pada awal-awal masa pemerintahan, kita dibuat optimis dengan keputusan Jokowi-JK. Mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan KPK sebelum memasukkan menteri-menteri dalam kabinet. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap aksi pemberantasan korupsi, sekaligus terhindar dari pelemahan kerja pemerintahan gara-gara menterinya terlibat kasus korupsi.

Sayangnya, dukungan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di kemudian hari terasa semakin memble. Ambil contoh sewaktu KPK lagi-lagi konflik dengan Polri, Jokowi hanya mengeluarkan imbauan yang bersifat umum. Seruannya adalah agar institusi Polri dan KPK memastikan proses hukum berjalan objektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada.

Kebijakan tidak hanya berupa tindakan tapi juga berupa keputusan untuk tidak bertindak. Karena cuma imbauan umum seperti itu, wajar publik merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi soal pemberantasan korupsi.

 

6. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

chinese shinkansen

Kereta cepat di Tiongkok via antaranews.com

Perjalanan Jakarta-Bandung sebenarnya bisa ditempuh menggunakan dua moda transportasi. Dengan kereta api makan waktu sekitar 3 jam, sedangkan naik mobil via tol Cipularang bisa diperpendek jadi sekitar 2 jam. Tapi kelihatannya waktu tempuh itu masih kurang. Pemerintah merencanakan akan ada kereta cepat yang bisa menempuh rute tersebut dalam waktu kurang lebih 30 menit.

Luar biasanya, karena proyek ini B2B (business to business) proses tender bisa diputuskan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jepang dan Tiongkok berlomba mengajukan proposal, tapi akhirnya proposal Tiongkok yang disetujui. Rencananya proyek kereta api cepat ini akan diintegrasikan pula dengan proyek pemukiman dan pusat ekonomi baru di daerah yang dilalui kereta tersebut.

 

7. Penanggulangan Masalah Kebakaran Hutan

kebakaran hutan

Jokowi meninjau lokasi kebakaran hutan via rri.co.id

Di sebagian besar wilayah Sumatra dan Kalimantan, persoalan asap memang sudah sedemikian parah. Sekolah-sekolah diliburkan. Sektor transportasi terganggu karena jarak pandang sangat terbatas. Banyak orang yang bahkan sampai bosan terus-terusan memakai masker meski kualitas udara berbahaya.

Masyarakat masih menilai lamban proses penanggulangan masalah asap ini. Bahkan karena ibukota kelihatannya lebih heboh dengan penyelenggaraan final Piala Presiden ketimbang upaya menanggulangi asap, sempat muncul tagar #NegaraLagiNgelawak di Twitter.

 

Pemerintahan Jokowi-JK masih punya waktu kurang lebih tiga tahun untuk melanjutkan proyek membenahi Indonesia. Semoga dalam kurun waktu tersebut, kita sebagai masyarakat makin merasakan bahwa sedang ada progres yang terjadi di negeri ini. Kan nanti malu sama anak cucu kalau mimpi di kapsul waktu benar-benar cuma sekedar mimpi.

 

 


No Comments

  • Sewaktu kampanye dulu, Jokowi berjanji membuat kabinet yang ramping dan profesional. Harapan yang timbul di benak kita adalah kabinet itu diisi oleh figur-figur yang bersih dan mumpuni di bidangnya. Satu lagi, tidak diisi oleh orang-orang partai sebagai bentuk balas jasa di pemilihan lalu.

    Tapi ya namanya politik, mau tidak mau terbentur dengan berbagai kepentingan. Isi kabinet Jokowi-JK jadinya pun hasil dari kompromi sana-sini. Banyak orang-orang dari Koalisi Indonesia Hebat, koalisi pengusung pasangan Jokowi-JK yang masuk dalam kabinet. Salah satu menteri yang mengundang reaksi kok-dia-sih adalah Puan Maharani di pos Menko Kesra.

Comments are closed.